(Teaser) Buku Ajar: Manajemen Usaha Perjalanan Wisata

Ini Teaser. Buku dengan 262 halaman ini sedang dalam proses penerbitan, dan segera akan dapat diunduh di Google Play Books dari gawai anda.

“Naskah yang ditulisnya kali ini layak menjadi bacaan dan referensi bagi mahasiswa, maupun praktisi dan khalayak umum.
Di awal buku pembaca diajak untuk mempelajari sejarah dari industri perjalanan wisata, lalu secara metodis akan dipandu untuk memahami berbagai sisi dan ruang interaksi dari industri perjalanan wisata. Pembaca akan secara kontinu diajak melihat dari perspektif seorang pengelola perjalanan wisata profesional yang harus dengan cepat dan tepat mengatasi permasalahan-permasalahan lapangan yang terjadi.
Hal yang paling menarik bagi saya dalam buku ini adalah pada bab khusus tentang biro perjalanan wisata yang berkelanjutan, dimana sudah selayaknya bagi para pihak industri, khususnya para tour operator dan tour guide sebagai salah satu stakeholder pariwisata mulai mengaplikasikan etika konservasi, berperilaku sustainable, sekaligus “digital friendly”.
Akhir kata, buku ini tentu dapat menjadi salah satu rujukan untuk lebih banyak melahirkan pelaku usaha perjalanan wisata yang bertanggung jawab. Semoga.”

DAMPAK SOSIAL BUDAYA PARIWISATA: MASYARAKAT MAJEMUK, KONFLIK DAN INTEGRASI SOSIAL DI YOGYAKARTA

Download dokumen PDF asli di https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/article/view/8559/pdf

Pariwisata telah menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu provinsi paling majemuk di Indonesia. Kemajemukan menyimpan bahaya laten, berupa potensi gesekan pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengungkap perkembangan pariwisata di Yogyakarta serta dampak sosial budaya yang mengikutinya dengan fokus kepada faktor yang mendorong terwujudnya integrasi sosial masyarakat Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian terapan social impact ini adalah eksploratori kualitatif, yang dilakukan dalam rentang waktu satu tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi komprehensif, in-depth interview, dokumentasi, komparasi historis, serta didukung data kuantitatif non-reaktif. Selanjutnya, analisa penelitian lebih banyak ditekankan pada analisis literatur yang dilakukan secara deskriptif. Kemajemukan di Yogyakarta ada semenjak dulu, perkembangan pariwisata semakin mempertegas kemajemukan masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi berujung pada konflik sosial atau terciptanya integrasi sosial di masyarakat. Namun nilai kerukunan dan rasa hormat, serta budaya gotong royong ditambah dengan figur positif dari Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X telah mampu memperkecil konflik yang terjadi selama ini.


Tourism makes Yogyakarta one of the most diverse provinces in Indonesia. Pluralism holds latent threats in the form of potential animosities in society. This study aims to uncover the tourism development in Yogyakarta and its socio-cultural impact, focusing on factors that encourage the social integration of the people. The method in these applied social impact research is qualitative exploratory, carried out in one year. Data collection is carried out with comprehensive observation, in-depth interviews, documentation, historical comparison, and supported by non-reactive quantitative data. Furthermore, we emphasized the research in the analysis of literature. Pluralism in Yogyakarta has always existed. Tourism development further increased diversity. Social interactions that occur will lead to social conflict or the creation of social integration in society. However, the value of harmony, respect, and cooperation culture, coupled with a definite figure from the King of Yogyakarta, has been able to minimize conflicts in the community.

Pariwisata dan IPOLEKSOSBUDHANKAM (recehan pagi)

Ini sekedar corat coret, untuk kepariwisataan Indonesia setelah masa covid-19 berakhir.

Selama ini pariwisata Indonesia seringkali hanya dianggap sebagai “barang dagangan” yang diobral dengan harga yang murah, padahal pariwisata secara realita adalah satu lahan dimana pertarungan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan berlangsung.

Tercatat bahwa pemegang paspor dari 170 jurisdiksi bebas melenggang masuk ke Indonesia dengan durasi singgah selama 30 hari. Terekam pula ada lebih dari 16,1 juta orang asing yang masuk ke Indonesia pada tahun 2019 lalu.

Makin maraknya perjalanan manusia antar negara dari tahun ke tahun tentu juga membawa gagasan dan cara pandang bernegaranya masing-masing.

Pancasila sebagai satu sistem nilai negara tanpa sadar berada dalam satu tekanan yang amat besar. Interaksi dan intensitas komunikasi antar manusia yang terjalin dari kepariwisataan memungkinkan terciptanya hal itu.

Tanpa adanya pemahaman yang kuat terhadap Pancasila, warga negara Indonesia akan mudah mengadopsi ideologi-ideologi dari luar yang sebenarnya tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Implikasinya, nasionalisme luntur dan kecintaan terhadap bangsa ini menjadi kendor.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif. Bebas berarti tidak terikat kepada suatu kelompok/blok tertentu. Sementara aktif, berarti aktif dalam mengembangkan kerjasama internasional dengan negara-negara lain.

Hal ini tentu adalah keluaran logis dari nilai-nilai bangsa yang tercantum pada UUD 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi negara Indonesia.

Adalah ironis, jika kebijakan politik luar negeri yang seharusnya ideal ini namun secara implementatif tidak bisa dikatakan memenuhi nilai berkeadilan. Tidak perlu jauh-jauh untuk melihat fakta ini.

Pada rekam data dapat kita lihat bersama bahwa Indonesia membuka pintu sebebas-bebasnya kepada pemegang paspor dari 170 jurisdiksi. Mereka-mereka ini (wisatawan) tidak perlu repot-repot mengurus visa untuk datang ke negara kita. Pintu kita terbuka lebar untuk mereka.

Sayangnya hal yang sama tidak berlaku pada pemegang paspor hijau Republik Indonesia dengan cover gambar Garuda Pancasila.

Nyatanya, paspor RI tanpa didukung pengurusan visa in advance hanya bisa diterima langsung oleh 74 negara. Bahkan, The Sovereign Man sebagai salah satu lembaga pemeringkat paspor menempatkan paspor RI di peringkat #109 dari total 198 penerbit paspor.

Untuk level ASEAN, peringkat paspor kita bahkan masih jauh tertinggal di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Timor Leste dan Thailand.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pariwisata adalah the shining star of economy. Kalau sudah bicara manfaat ekonomi dari pariwisata, maka semua mata akan melotot dan melek.

Angka-angka di atas itu baru berupa nominal penerimaan yang sifatnya langsung. Kita juga perlu mengetahui bahwa multiplier effect pariwisata itu membawa direct, indirect dan induce effect terhadap ekonomi. Ini artinya, manfaat pariwisata bagi perekonomian Indonesia lebih daripada itu.

Namun demikian, benarkah kepariwisataan kita surplus? atau jangan-jangan malahan defisit?

Agar proporsional, kita perlu melihat juga potensi kerugian secara ekonomi dari pariwisata ditinjau secara makro.

Dari data DJU DepHub, kita bisa temukan bahwa ada 37,291,525 penumpang yang bepergian ke luar negeri pada tahun 2019. Kalau dihitung goblok-goblokan saja, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, angka ini dikurangi dari jumlah wisatawan asing yang masuk ke Indonesia pada periode yang sama 15 juta, maka akan ditemukan selisih angka 22 jutaan.

Let’s be honest, tidak perlu banyak profesor untuk berasumsi bahwa potensi defisit pariwisata itu mungkin terjadi di Indonesia.

Mengapa?

Karena angka wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia pun juga sudah melalui proses penggelembungan data. Kasarannya begini, pada tahun 2019 ada 1,178,381 wisatawan asal Timor Leste yang masuk ke Indonesia dan ada 2,980,753 wisatawan asal Malaysia.

Apakah turis yang hanya numpang kencing dan membeli teh botol di Indonesia memiliki valuasi ekonomi yang setara dengan wisatawan Indonesia yang berlibur ke luar negeri?

Ini lah minusnya cross-border tourism yang sibuk dikerjakan oleh Menteri Pariwisata periode yang lalu. Entah berapa puluh atau bahkan ratus milyar APBN yang dikeluarkan hanya untuk ‘mendongkrak’ angka-angka ini.

Demonstrative effects, perubahan nilai-nilai dan modifikasi budaya adalah beberapa dampak sosial budaya yang umumnya negatif, buah dan hasil dari pariwisata.

Tidak sulit jika kita berkunjung ke satu destinasi wisata maka kita menemukan bulok (bule lokal). Mereka ini umumnya mengadopsi gaya busana, gaya bahasa, sikap dan perilaku orang lokal yang meniru wisatawan asing.

Masih di tempat yang sama, kita akan temukan anak-anak muda yang nongkrong sambil minum alkohol, ciuman dan bermesraan di tempat umum seolah adalah hal yang lumrah, karena turis pun melakukannya.

Selain fenomena tadi, juga dapat kita temukan terjadinya persaingan antar pekerja pariwisata yang kurang sehat. Supir berebut menawarkan jasa mereka mengantar turis, tidak jarang berakhir dengan hal-hal yang sifatnya kriminal.

Berkurangnya sikap tenggang rasa, modifikasi dan perubahan seni budaya lokal, timbulnya perasaan eksploitasi pada masyarakat, pelecehan terhadap budaya lokal adalah beberapa dampak negatif sosial budaya dari keberadaan pariwisata.

Dari 16 jutaan turis asing yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya, dengan minimnya filter di imigrasi, maka tidak sulit untuk mengatakan bahwa intelejen asing pun amat mudah keluar masuk di Indonesia. Padahal kita ketahui bersama bahwa intelijen adalah lini pertama dalam sistem keamanan nasional.

Tentu mereka memiliki maksud dan tujuannya masing-masing dengan kedok berbagai cara untuk mewakili kepentingan negara pengekspor.

Sebagian ada yang berkedok sebagai LSM, wartawan, pekerja asing, budayawan, tidak sedikit yang bahkan sudah puluhan tahun berdomisili di Indonesia.

Anggap saja dari semua aset intelijen asing yang ada di Indonesia, berapa orang yang sudah terdeteksi. Saya kok pesimis, jika BIN kita mengetahui 50%-nya. Coba kalikan saja jika jumlah intel asing itu adalah 10,000 orang. Ini belum jika kita memasukkan faktor WNI yang direkrut oleh asing lho ya!

Saya pribadi memiliki teman seorang warga negara Israel yang berdomisili di Ubud semenjak 1991, yang tanpa sengaja, ketahuan memiliki 8 paspor yang berbeda penerbit.

Namun, yang masih saya ingat dengan jelas adalah bahwa dia dikenal masyarakat lokal sebagai US citizen, pemerhati budaya dan praktisi pertanian organik.
Tapi saya yakin banyak orang tidak tahu, bahwa setiap setahun sekali dia masih harus ‘wajib lapor’ ke Israel, dengan transit melalui Singapura.

Intinya, bicara pariwisata itu jangan melulu hanya melihat faktor manfaat ekonominya saja. Kok ‘matre’ banget sih. Pariwisata kita pun tidak perlu dijual murah.

Pariwisata itu seyogianya diperlakukan seperti seorang Putri Kraton. Silakan kalian kagumi kecantikannya, betapa ayu dan anggunnya putri ini, betapa smart dan cerdas dia, namun jangan berpikir untuk macam-macam, para punggawanya akan siap menghunuskan keris untuk memburaikan isi perutmu.

Jangan kamu perlakukan seperti lonte di Saritem atau Sunan Kuning.

Bayar, pakai, tinggalkan… Itu sadis!

Wajah pariwisata yang berubah

Wajah pariwisata usai covid jelas akan berubah.

Walau secara realita Indonesia belum sepenuhnya pulih dari pandemi, namun tanda-tanda melonggarnya PSBB mulai tampak pada sebagian Kabupaten/Kota dan Propinsi. Ini tentunya tanpa memperhitungkan faktor “kengeyelan” masyarakat yang turut mendukung kurva covid tak kunjung turun, kemungkinan hadirnya gelombang kedua pandemi, atau potensi munculnya perang besar antara US dan Cina di sisi utara Indonesia.

Namun, kata orang-orang “the life must go on”, dan begitu juga pariwisata.

Hal yang paling membedakan antara sebelum dan setelah pandemi tentu akan terlihat pada perubahan tourist behaviour.

Usai covid, staycation akan semakin meningkat. Fenomena staycation yang “in” sejak 2018 ini berpotensi akan mengalami peningkatan permintaan. Mengapa tidak, selain karena faktor biaya, pertimbangan keamanan dan kesehatan membuat staycation menjadi primadona baru pariwisata.

Pada sisi lain, memiliki arti bahwa pihak yang diuntungkan adalah penyedia jasa akomodasi, hotel, dan villa. Namun demikian, reposisi target pasar perlu dilakukan oleh pengelola jasa akomodasi.

Jika semula membidik pasar wisatawan korporasi/government dari ibukota sebagai sumber pasar utama tradisional. Mulai lah untuk menjajaki kerjasama, memberikan penawaran yang menggugah minat dan preferensi juragan-juragan lokal.

Para penyedia jasa transportasi, car rental, biro perjalanan wisata sabar ya. Staycation bukan untuk kalian. Namun kalian tetap bisa join-in partnership dengan hotel untuk memberikan layanan free pick-up service bagi para staycationer.

Usai covid, wisatawan harus berpikir ulang jika harus melakukan perjalanan dengan airline. Bukan apa-apa, mahal cuy! Logis saja, seat capacity Boeing 737-800 yang semula 162 dengan konfigurasi 2 (dua) kelas, hanya boleh diisi maksimal 113 penumpang (atau 70% dari kapasitas maksimal).

Artinya, Airline Functional Cost yang meliputi Direct Operating Costs (DOC), Aircraft servicing costs, Traffic service costs, Passenger service costs, Reservation/Sales costs dan Advertising/Administrative costs, yang semula dibagi 162 harus dibagi 113.

Belum lagi dengan diberlakukannya persyaratan khusus seperti: Surat Persyaratan Pendukung Perjalanan dari Lembaga/Instansi Terkait, Surat Pernyataan Perjalanan dalam Rangka Pengendalian COVID-19, Surat Kesehatan dengan hasil tes Rapid non-reaktif atau PCR/Swab negatif, Formulir Kewaspadaan Kesehatan Provinsi Bali, dan Surat Izin Keluar /Masuk Provinsi DKI Jakarta.

Dokumen itu semua membuat perjalanan menjadi ribet. Dengan kata lain, abaikan saja untuk melihat pariwisata leisure akan lekas membaik dalam waktu dekat.

Pariwisata yang berlangsung diawal-awal usai pandemi akan didominasi oleh wisatawan yang merupakan kategori must-travel tourist, yang jika ditinjau dari perspektif ekonomi memang memiliki karakter inelastic demand, seperti wisatawan pada segmen bisnis dan pemerintah yang sedang melakukan tugas resmi dari institusinya.

Karena mahal dan ribetnya perjalanan udara, secara logis wisata roadtrips akan naik daun. Selain relatif lebih murah dan tidak ribet, roadtrips memungkinkan wisatawan mendapatkan experiences yang lebih kaya dari destinasi wisata yang dikunjungi, maupun experiences dikala perjalanan menuju destinasi.

Di sini teman-teman pengelola car rental dan penyedia jasa transportasi serta biro perjalanan wisata bisa memainkan peran dengan lebih maksimal. Entah memodifikasi mobil dengan konsep karavan, membuat paket dan program roadtrips yang variatif/menarik, atau menyediakan fasilitas in-car entertainment khusus semacam kursi pijat, netflix in-the car dan sebagainya sebagai value added dari produk yang ditawarkan.

Sayangnya, roadtrips ini mungkin tidak bisa dinikmati secara merata oleh pelaku pariwisata Indonesia mengingat karakter negara kita dengan ribuan pulaunya. Terbayang dengan jelas wajah teman-teman saya di Waisai, Wakatobi, Togean. Terlintas pula wajah mereka yang ada di Labuan Bajo, 3 Gili di Lombok, bahkan Bali yang mungkin benar-benar harus merubah pola perekonomian mereka.

Dalam hal aktivitas wisata dan destinasi wisata, entah kenapa saya tidak bisa tidak, selain melihat ekowisata sebagai salah satu bintang terang pariwisata dikala pandemi ini berakhir. Hal ini dikarenakan karakter dari aktivitas dan destinasi ekowisata yang umumnya memang inline dengan perilaku masyarakat, yang sudah pasti berubah karena pandemi covid-19.

Lihat saja, ekowisata yang ideal di dalamnya selalu mempertimbangkan unsur-unsur pariwisata yang berkelanjutan dan daya dukung, baik itu ditinjau dari sisi wisatawan, industri, masyarakat maupun lingkungannya (VICE model).

Singkatnya, wajah pariwisata usai pandemi akan hadir dengan beberapa ciri umum, yaitu: shorter & closer trip duration dan travel in smaller group size. Tentunya kondisi ini akan terus berevolusi secara alami di masa yang akan datang seiring dengan turut berubahnya perilaku kita, manusia.

Prodi Manajemen Pariwisata Digital?

Masa depan promosi pariwisata terletak pada penggunaan visual storytelling. Kanal media sosial seperti YouTube, Instagram atau Facebook akan semakin dibanjiri dengan iklan-iklan perjalanan atau destinasi wisata.

Kemudahan penargetan pasar sesuai dengan profil geografis, demografis dan psikografis yang diberikan oleh sosial media, mau tidak mau memang menjadi kelebihan tersendiri, ketimbang promosi yang dilakukan melalui media promosi tradisional seperti tv.

Mahasiswa jurusan pariwisata khususnya yang ada di ranah vokasi, seharusnya sudah mulai melangkah ke arah sini.

Materi pelatihan promosi via media sosial, produksi konten video perjalanan yang berkualitas, atau aplikasi teknologi AI dalam pariwisata adalah salah satu diantaranya.

Bukan tidak mungkin suatu saat nanti, tugas/proyek akhir dari mahasiswa vokasi pariwisata ini justru adalah berupa produk digital semacam ini.

Atau malahan bakal ada satu program studi baru “Manajemen Pariwisata Digital”?
Who knows?!

https://www.sojern.com/blog/skift-and-sojern-report-7-digital-advertising-trends-for-the-travel-industry-in-2020/